14 Nov 2018

Artikel Ketahanan Nasional

KETAHANAN NASIONAL DALAM

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

OLEH :

Drs.H.Rustam Effendi,M.Si

 Pemerhati  Masalah  Pemerintahan

PENDAHULUAN

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan dan keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman., tantangan, hambatan dan gangguan baik datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsaung maupun tidak langsung yang mengancam dan membahayakan intergritas, iden titas kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.(doktrin Hankamnas).

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Darat, Laut dan Udara diatasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

Wawasan Nusantara adalah  cara pandang bangsa Indonesia terhadap eksistensi dirinya ditengah-tengah masyarakat Internasional. (Sayidiman Suryohadiprojo)

Setiap Bangsa di dunia ini memiliki ciri wawasan kebangsaan masing-masing., wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki ciri wawasan nusantara makna yang terkandung adalah seluruh warga negara telah memiliki cara pandang yang berwawasan nusantara, hal ini sangat mendukung dalam mewujudkan ketahanan nasional ( Santoso, Budi, Ketahanan Nasional Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal 53 54).

 *) Disampaikan pada sarasehan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol Kota Administrasi  Jakarta Selatan tanggal 26 & 27 Juli 2010 di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan.

 

KETAHANAN NASIONAL

 Pandangan  Wawasan Nusantara dihubungkan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana wawasan Nusantara akan terwujud dalam bentuk ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dengan aspek pemahaman wawasan Nusantara dan dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dihadapkan kepada kondisi pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara, maka masalah pokok yang perlu dipecahkan bersama adalah bagaimana membangun kesadaran dan kemampuan Bela Negara dikalangan bangsa Indonesia sebagai dasar pemahaman wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia dalam rangka membangun ketahanan nasional ?

Pembinaan dari tinjauan aspek pertahanan dan keamanan. Untuk memberikan jaminan perbaikan taraf hidup masyarakat termasuk jaminan rasa aman dalam beraktifitas dan berkreasi sesuai dengan haknya sebagai warga negara Indonesia yang berazaskan pancasila.Untuk pertahanan dan keamanan upaya dilaksanakan melalui konsep sistem pertahanan semesta sebagai doktrin nasional dalam menyelenggarakan pertahanan negara berpedoman kepada sikap kerakyatan, kewilayahan dan kesemestaan dalam sistem petahananan semesta, sehingga dapat mewujudkan wilayah NKRI sebagai satu kesatuan yang utuh dan ini sudah menjadi harga mati bagi bangsa Indonesia.

Memperkokoh ketahanan nasional, dapat dilakukan dengan cara :

  1. Mewujudkan stabilitas keamanan dengan mengedepankan supermasi hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM) ;
  2. Mewaspadai oknum oknum subversit dari dalam maupun luar yang memanfaatkan luasnya wilayah Indonesia untuk melakukan aksi-aksinya untuk memecah keutuhan NKRI;
  3. Mengalokasikan anggaran yang memadai pada batas kebutuhan minimal kepada TNI dan Polri untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang tugasnya masing-masing dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
  4. Melaksanakan pembangunan nasional yang berbasis pada Sumber Daya Nasional dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
  5. Menyelenggarakan otonomi daerah dengan tetap berorientasi kepentingan nasional,

Membangun suatu masyarakat yang sejahtera dan damai di daerah dapat dilakukan melalui cara : (1) penataan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sinergik dalam kebersamaan guna mencapai tujuan nasional; (2) menyiapkan perangkat hukum guna mencegah timbulnya anarki dan otoriter dengan tetap memberikan peluang bagi pengawasan masyarakat; (3) pengaturan otonomi daerah yang tetap mengacu pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam naungan NKRI; (4) mengikis KKN secara tuntas dan tidak tebang pilih; (5) meningkatkan pelayanan masyarakat; (6) melaksanakan pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ketidak adilan; (7) saling menghormati budaya dan adat istiadat suku dan etnis yang ada didaerah; (8) meningkatkan pemahaman tentang tanah air nusantara sebagai sarana hidup seluruh bangsa indonesia yang beraneka ragam; (9) Mengajak partisipasi masyarakat dalam menciptakan persatuan bangsa, ketahanan nasional dan otonomi daerah.

 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pengamatan terhadap  kesejahteraan telah menarik perhatian bagi berbagai pihak baik perencana pembangunan, peneliti sosial, politisi maupun masyarakat madani.Pembahasan dan interpretasi terhadap hasil pengamatan tentang kesejahteraan akan berbeda menurut sudut pandang, kepentingan dan ideologi yang dianut oleh masing-masing pihak. Namun, berbagai pihak menyepakati tentang konsepsi  kesejahteraan yang berlaku umum.

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi adil dan merata dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara adil dan merata. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial.

Pemahaman terhadap konsepsi kesejahteraan menuntut tidak hanya representasi intensitas adil dan merata tetapi juga representasi distribusional kesejahteraan antar kelompok masyarakat atau antar daerah. Representasi distribusional merupakan muara dari persoalan yang mendasar, yaitu keadilan.

Agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama, mendorong tekad semua pihak untuk mengakui kegagalan penanggulangan kemiskinan selama ini, membangkitkan kesadaran kolektif agar memahami kemiskinan sebagai musuh bersama, dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam memberantas kemiskinan. Mereka yang bertanggungjawab dalam menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap instansi. Menyediakan ruang gerak yang seluas-luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat (pemberdayaan masyarakat). Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator, selanjutnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut, sehingga akhirnya, kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan disepakati bersama

Komitmen semua bangsa di dunia untuk menghapus kemiskinan dari muka bumi ini ditegaskan dan dikokohkan kembali dalam “Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan” yang disepakati oleh para Kepala Negara/Pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, bulan September 2002, dan kemudian dituangkan dalam dokumen “Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan,” yang juga telah ditandatangani oleh Presiden RI, untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah dan semua perangkat negara bersama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus pengentasan kemiskinan tersebut, paling lambat tahun 2015.

Sebagaimana diketahui, pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pengalaman Negara maju dan berkembang membuktikan bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, ia selalu gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial.

Orang miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah kelompok yang sering tidak tersentuh oleh strategi pembangunan yang bertumpu

pada mekanisme pasar. Kelompok rentan ini, karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, terpelanting ke pinggir

dalam proses pembangunan yang tidak adil. Itulah salah satu dasarnya mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan welfare state (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.

Menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan. Berbagai upaya penanggulangan masalah sosial di Indonesia terus dilakukan, namun pendekatan yang digunakan masih bersifat tambal sulam (ad-hoc), tidak terpadu dan tidak berkelanjutan dan belum dapat menghasilkan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat kebanyakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

 

PENUTUP

Bangsa Indonesia dalam membina dan membangun kehidupan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemahaman terhadap wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh komponen bangsa untuk menyatukan visi bangsa indonesia dalam kerangka NKRI.

Untuk mencapai keberhasilan pemahaman tentang wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia di arahkan kepada 1) Pemahaman wawasan kebangsaan terhadap seluruh lapisan masyarakat; 2) Implementasi kepemimpinan nasional. yang menempatkan wawasan kebangsaan pada posisi yang tinggi serta memegang teguh konstitusi pada setiap pengambilan kebijakkan; 3) Meningkatkan semangat nasionalisme dalam penegertian yang luas untuk memupuk ikatan kebangsaan serta meningkatkan kualitas bangsa Indonesia untuk menuju pada percaturan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia lainnya;

4) Menempatkan supremasi hukum untuk dipatuhi dalam dinamika kehidupan kebangsaan serta mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan terhadap seluruh masyarakat yang berhak untuk mendapat perlindungan hukum tanpa diskriminasi; 5) Kesetaraan sosial, mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan kebangsaan tanpa memandang etnis, agama dan golongan sesuai aturan hukum yang berlaku, yang ditempuh melalui metode, regulasi terhadap hukum dan kebijakkan pemerintah, revisi terhadap sejarah perjuangan bangsa, sosialisasi wawasan kebangsaan kepada semua lapisan masyarakat dan pelatihan  terhadap kader bangsa di bidang kepemimpinan dan bela negara.(6) Lembaga tinggi Negara agar kedepan dapat membuat kebijakan nasional yang cerdas dan berdaya juang tangguh dan tidak untuk kepentingan jangka pendek serta tidak juga untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu saja.

Demikian tentang upaya pemahaman wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, untuk mencapai keinginan tersebut maka harus dilakukan melalui gerakan secara nasional yang berkesinambungan dan di programkan oleh pemerintah terhadap lingkungan pendidikan formal dan non formal, lingkungan pekerjaan dan lingkungan masyarakat, kemampuan untuk lebih mensejahtrerakan masyarakat dalam dinamika kehidupan bangsa secara menyeluruh, seimbang dan merata diseluruh wilayah Indonesia, disamping itu perlu kesadaran dan pemahaman dari semua komponen bangsa disertai bentuk kerja sama yang baik dengan pemerintah untuk memacu langkah dan upaya untuk pemahaman tersebut. Dan yang paling penting adalah pengakuan dari masing-masing individu dan institusi, akhirnya aspek pemahaman dan ketanguhan    ketahanan nasional itu adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, semoga.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *